Kategori: DPRD Kutai Timur

Kilasborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), menggelar Rapat Paripurna ke-32 di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Masa persidangan III tahun sidang 2023/2024, Rabu,  (31/07/2024).   Rapat Paripurna ke-32 ini membahas tentang penyampaian nota pengantar pemerintah mengenai rancangan perubahan kebijakan umum apbd (Kua) dan rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara (ppas)...

Kilasborneo.com – Rapat paripurna DPRD Kutai Timur (Kutim) kali ini berbeda dari biasanya. Biasanya rapat digelar siang hari, namun pada Kamis (11/07/2024) malam, DPRD Kutim menggelar rapat paripurna di ruang sidang utama sekretariat dewan. Pantauan media menunjukkan bahwa rapat paripurna ini membahas penyampaian nota pengantar pemerintah mengenai rencana Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...

Kilasborneo.com – Rapat Paripurna DPRD Kutai Timur (Kutim) kali ini berjalan dengan nuansa yang berbeda. Biasanya rapat digelar pada siang hari, akan tetapi pada Kamis (11/7/2024) malah terbalik menjadi malam, rapat paripurna tersebut digelar di ruang sidang utama sekretariat dewan. Menurut pantauan media, rapat paripurna ini membahas tentang penyampaian nota pengantar pemerintah mengenai rencana Kebijakan...

Kilasborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), menggelar Rapat Paripurna ke-30 di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Masa persidangan III tahun sidang 2023/2024. Kamis (11/7/2024). Rapat Paripurna ke-30 ini membahas tentang, Persetujuan Bersama Antara DPRD dan Bupati Kutim Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggran 2023. Rapat tersebut,...

Kilasborneo.com – DPRD Kutai Timur (Kutim) melalui Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2023 menggelar rapat tertutup dengan jajaran pemerintah daerah, rapat tersebut berlangsung di ruang Hearing sekretariat DPRD Kutim, Rabu (10/07/2024). Setelah rapat, Wakil Ketua Pansus, David Rante, menjelaskan bahwa diskusi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran yang telah dipercayakan oleh masyarakat...

Kilasborneo.com – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Syaid Anjas angkat bicara terkait pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari sektor perikanan. Dalam keterangannya, saat di temui awak media ia menjelaskan bahwa untuk bisa meningkatkan pendapatan dari sektor perikanan, rompongnya harus diperbanyak. “Untuk meningkatkan penghasilan nelayan ini mau tidak mau rompongnya harus dibanyaki,” ucapnya ke awak...

Kilasborneo.com – Konflik lahan yang telah berlangsung sejak 2005 antara Poktan Karya Bersama dan PT Indominco Mandiri diangkat kembali dalam Rapat Paripurna Ke-29 DPRD Kutai Timur (Kutim). Wakil Ketua Pansus, Novel Tyty Paembonan, melaporkan bahwa konflik lahan antara Poktan Karya Bersama dengan PT Indominco Mandiri telah berlangsung sejak tahun 2005. Dari 300 anggota Poktan, 254...

Kilasborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), menggelar Rapat di Ruang Hearing, Sangatta Utara, Bukit Pelangi, kamis (04/07/2024). Rapat ini membahas tentang realisasi beasiswa dan fasilitas asrama Kutim di berbagai daerah. Di pimpin langsung oleh Ketua Komisi D, Yan. Dalam rapat tersebut turut dihadiri, Hipma Kt, DPC LPRI Kutim, Bagian Kesrah, Dinas...

  Kilasborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), menggelar Rapat Paripurna ke-29 di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Masa persidangan III tahun sidang 2023/2024. Rapat Paripurna ke-29 ini membahas tentang Penyampaian Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus Tindak Lanjut Penanganan Permasalahan Kelompok Tani Karya Bersama Dengan PT Indominco Mandiri. Rapat dipimpin langsung oleh...

Kilasborneo.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kutai Timur (Kutim) telah melakukan inventarisasi masalah yang menyebabkan konflik lahan antara Kelompok Tani (Poktan) Karya Bersama dengan PT Indominco Mandiri. Pansus kemudian menghasilkan lima rekomendasi untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Wakil Ketua Pansus, Novel Tyty Paembonan, menjelaskan dalam Rapat Paripurna bahwa pertama, berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan Tanpa...