Kilasborneo.com – Pelaksanaan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih menjadi persoalan hingga saat ini.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati.
Puji, sapaan akrabnya, mengatakan sistem zonasi setiap tahunnya selalu bertabrakan dan bermasalah dengan jumlah lulusan pelajar.
Seperti, jumlah lulusan SMP tidak sebanding dengan jumlah infrastruktur SMA dan SMK negeri di masing-masing zonasi.
“Karena tidak sebanding itu terkadang sekolah negeri terbatas dengan jumlah batasan kuota, jadi yang selalu ditemukan kendalanya kepenuhan, jangan sampai justru karena zonasi ada anak yang tidak jadi sekolah,” ucapnya Selasa (7/3/2023).
Di sisi lain, sistem zonasi juga mengundang pemerataan pendidikan baik untuk sekolah negeri maupun swasta.
Untuk itu, ia juga tak bosan-bosan menyampaikan agar para orang tua tidak segan memasukan anaknya di sekolahan swasta.
“Biar bagaimanapun kita juga tetap mengedukasi agar sekolah swasta juga dapat distribusi siswa dan siswi,” jelasnya.
Menghadapi potensi pemerataan distribusi pelajar yang akan beranjak ke SMA dan SMK swasta, komitmen itu juga didorong olehnya agar sarana dan prasarananya bisa turut diperhatikan.
“Sehingga ada pemerataan, pemenuhan kuota jumlah siswa, harus seiring juga dengan fasilitas,” pungkasnya.(Adv/dprdprovkaltim)
