Kilasborneo.com – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi menilai rencana pemekaran daerah atau daerah otonom baru (DOB) sebagai isu strategis untuk pembangunan jangka panjang.
Untuk itu ia mengusulkan isu tersebut pada musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kutim tahun 2025-2045.
“Saya sendiri yang menyampaikan kepada panitia musyawarah RPJPD untuk mempersiapkan pemekaran – pemekaran wilayah,” ujar Jimmi, Selasa (21/5/2024).
Jimmi menilai, Kutim memiliki urgensi yang cukup serius terkait pemekaran dalam kontes pembangunan jangka panjang. Sebab dari sisi jumlah penduduk Kutim tergolong dalam jumlah yang besar. Begitu pula jika dilihat dari segi luas wilayah. Karenanya, hal tersebut penting disiapkan untuk perencanaan pembangunan 25 tahun kedepan, tuturnya.
Lewat pemekaran Jimmi meyakini bahwa pelayanan kepada masyarakat akan semakin mudah, untuk Kabupaten Kutim misalnya dengan pusat administrasinya di Sangatta Utara. Hal itu tentu menyulitkan masyarakat di luar Sangatta Utara jika ingin mengurus administrasi.
“Kita ingin Kutai Timur ada tiga kabupaten dan satu kota. Sangatta Utara dan Sangatta Selatan jadi satu kota macam Bontang,” ucap Jimmi.
Selain Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, ada juga lima kecamatan yang diketahui telah diusulkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) yakni Sangkulirang, Sandaran, Kaliorang, Kaubun dan Karangan.
“Saya pikir kecamatan-kecamatan lainnya juga sudah siap dengan pemekaran ini,” tutur Jimmi. (ADV)
