Kilasborneo.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) umum di DPRD Kutai Timur (Kutim) dipimpin oleh Anggota DPRD, Yan Ipui, Kamis (04/07/2024) pagi.
Rapat ini membahas realisasi beasiswa dan fasilitas asrama mahasiswa di berbagai daerah Kutim. Inisiatif ini merespons surat dari Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kutim, yang menginginkan evaluasi terhadap program tersebut.
Yan Ipui mengundang sejumlah pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Bagian Kesra Setkab Kutim, serta HIPMA KT, untuk berdiskusi mengenai penerimaan dan penyaluran beasiswa di tingkat daerah. Dia juga meminta langsung kepada bupati untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut dalam rapat.
Pada kesempatan tersebut, Yan Ipui menyoroti kendala yang dialami mahasiswa dari 18 kecamatan Kutim terkait persyaratan dan akses informasi mengenai beasiswa. Dia mengakui minimnya koordinasi antara DPRD dan dinas terkait, yang membuat informasi terkait beasiswa menjadi terbatas.
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, menjelaskan bahwa dinasnya hanya menangani beasiswa untuk pelajar SD dan SMP, sementara jenjang SMA dan mahasiswa merupakan kewenangan Disdikbud Provinsi. Meskipun demikian, Mulyono menegaskan bahwa dinasnya telah mengalokasikan beasiswa secara bertahap setiap tahunnya untuk ribuan pelajar di Kutim.
Di akhir rapat, Yan Ipui menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih luas terkait program beasiswa ini, terutama di kecamatan-kecamatan pedalaman yang minim akses internet. Ia berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap pelajar yang berhak menerima beasiswa dapat terakomodir dengan baik.(ADV)
Leave a Reply