KILASBORNEO.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengambil langkah taktis untuk memproteksi sekaligus mendisiplinkan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sekretaris Kabupaten (Seskab) Rizali Hadi secara resmi mengukuhkan 236 pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) serta Badan Pembinaan Olahraga (Bapor) Korpri periode 2025-2027, di Ruang Meranti Kantor Bupati, Jumat (7/11).
Dalam agenda bertema “Bersatu, Berdaulat, Bersama Korpri Mewujudkan Indonesia Maju” tersebut, Rizali menyoroti fenomena degradasi moral yang belakangan mencoreng citra abdi negara. Ia secara terbuka menyebutkan masih adanya kasus internal serius, mulai dari perselingkuhan, judi online (judol), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga jeratan pinjaman online (pinjol) yang melilit pegawai.
Oleh karena itu, Rizali menegaskan kehadiran LKBH Korpri bukan sekadar formalitas. Wadah ini dirancang sebagai benteng pertahanan hukum bagi ASN yang tersandung masalah dalam tugas kedinasan, sekaligus berfungsi sebagai alat kontrol preventif.
“Keberadaan LKBH harus membuat kita semakin disiplin. Pemerintah wajib memberi bantuan hukum, namun pegawai juga dituntut menjaga integritas agar tidak terjerumus masalah,” tegas Rizali.
Pengurus yang dilantik mencakup perwakilan lima kecamatan, yakni Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Rantau Pulung, Bengalon, dan Teluk Pandan. Seskab menginstruksikan pengurus segera mensosialisasikan fungsi LKBH agar dimanfaatkan maksimal oleh seluruh pegawai. Sementara itu, keberadaan Bapor diharapkan mempererat soliditas dan kesehatan fisik ASN sebagai persiapan menyambut HUT ke-54 Korpri pada Desember mendatang.(ADV/HR)
