KILASBORNEO.COM – Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan bahwa percepatan pembangunan jembatan di berbagai daerah terpencil menjadi prioritas utama pemerintahannya (29/11). Langkah ini diambil untuk memastikan akses pendidikan yang aman dan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia, tanpa terkecuali.
Sentuhan Hati Presiden: Respon Cepat Laporan Masyarakat
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Kepala Negara saat memberikan sambutan dalam Puncak Peringatan Hari Guru Tahun 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, Jumat (28/11/2025). Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa ia telah menerima banyak laporan langsung dari masyarakat melalui kanal digital mengenai kondisi infrastruktur pendidikan yang sangat memprihatinkan, terutama jembatan yang rusak dan membahayakan keselamatan anak-anak.
Satgas Khusus Darurat Jembatan: Solusi Konkret untuk Anak Bangsa
Sebagai respons cepat dan konkret, Presiden Prabowo mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Khusus Darurat Jembatan yang akan memfokuskan pembangunan hingga 300 ribu jembatan di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi masalah infrastruktur yang menghambat akses pendidikan di daerah terpencil.
Sinergi Nasional: Libatkan Semua Pihak untuk Wujudkan Impian
Presiden Prabowo turut memerintahkan berbagai pihak untuk terlibat aktif dalam program ini, mulai dari kementerian terkait, perguruan tinggi, hingga aparat keamanan. Kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Presiden meminta mobilisasi maksimal mahasiswa teknik sipil untuk terjun langsung membantu pembangunan. Presiden Prabowo juga menginstruksikan TNI dan Polri untuk memperkuat pengerjaan jembatan melalui keterlibatan pasukannya.
Keselamatan Anak Bangsa adalah Prioritas Utama
Anggaran Negara untuk Kesejahteraan Rakyat
Kepala Negara menyebut bahwa setiap rupiah anggaran negara harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, terutama sektor pendidikan yang menjadi fondasi kemajuan bangsa. Kepala Negara pun meminta dukungan para guru untuk bersama-sama membangun bangsa dan mendukung agenda pemberantasan korupsi.
Sumber: BPMI Setpres
