KILASBORNEO.COM – Meski tanpa dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan pada tahun ini, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kutai Timur (Kutim) memastikan program peningkatan kualitas rumah masyarakat tetap berjalan. Pemerintah daerah masih mengandalkan kerja sama dengan pemerintah pusat melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai sumber pembiayaan utama perbaikan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kepala Dinas Perkim Kutim, H. Ahmad Iip Makruf, mengatakan bahwa CSR sebenarnya pernah menjadi salah satu penopang dalam pembangunan rumah warga. Namun, pada 2025 tidak ada alokasi CSR yang dapat digunakan. Kondisi ini membuat dukungan dari pemerintah pusat melalui BSPS menjadi semakin vital dalam menjaga keberlanjutan program perbaikan permukiman.
BSPS ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan bantuan senilai Rp10 hingga Rp15 juta. Bantuan tersebut digunakan sebagai stimulan agar warga dapat memperbaiki rumah secara swadaya. Kendati nilainya belum sepenuhnya menutup kebutuhan pembangunan rumah, program ini tetap mampu memberi dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hunian bagi warga kurang mampu.
Iip menjelaskan bahwa pemerintah pusat saat ini tengah menjalankan program nasional pembangunan 3 juta rumah. Karena itu, setiap daerah diminta mengirimkan data calon penerima bantuan guna memastikan sinkronisasi kebutuhan di lapangan. Kutim termasuk salah satu daerah yang aktif mengirimkan usulan mengingat masih banyak warga tinggal di rumah tidak layak huni.
Dengan luas wilayah dan kebutuhan perumahan yang cukup besar, kolaborasi pusat-daerah menjadi kunci percepatan penanganan permukiman di Kutim. Perkim menegaskan tetap berkomitmen memaksimalkan setiap peluang pendanaan yang tersedia sehingga program perbaikan rumah bagi MBR dapat berjalan berkelanjutan, meski tanpa dukungan CSR tahun ini. (ADV/HR)
