KILASBORNEO.COM – Pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) untuk anak sekolah di Kecamatan Batu Ampar hingga kini belum berjalan optimal. Bukan karena minimnya anggaran, tetapi akibat kebijakan standarisasi dapur yang dinilai terlalu ketat dan sulit dipenuhi oleh pelaku usaha lokal.
Camat Batu Ampar, Suriansyah, menilai standar dapur yang ditetapkan menyerupai dapur militer atau restoran cepat saji, sehingga membutuhkan investasi fasilitas yang tidak sedikit. Ia menyebut, persyaratan seperti penggunaan exhaust blower tertentu, prosedur pencucian yang rumit, hingga desain ruang dapur berlapis, membuat pemilik warung di desa kesulitan ikut terlibat.
“Standarisasi dapur MBG itu seperti standarisasi dapur militer atau dapur restoran cepat saji,” ujar Suriansyah.
Selain masalah standar fisik, Batu Ampar juga menghadapi kendala geografis. Program MBG mewajibkan makanan dikirim maksimal dalam 30 menit, sementara desa-desa di Batu Ampar letaknya terpencar dan jarak tempuh antarlokasi cukup jauh. Dengan hanya satu dapur yang direkomendasikan, mustahil menjangkau seluruh peserta didik, termasuk di Desa Mugi Rahayu dan Himba Lestari. Minimal diperlukan tiga dapur terpisah, yang tentu memperbesar biaya.
Melihat kondisi tersebut, Suriansyah mengusulkan agar pelaksanaan MBG mengoptimalkan kantin sekolah atau warung makan yang telah lama beroperasi di desa-desa. Pihak sekolah atau pemerintah hanya perlu menetapkan standar kebersihan dasar yang realistis tanpa menuntut pembangunan fasilitas ala militer.
Menurutnya, pendekatan ini bukan hanya lebih efektif, tetapi juga memberikan ruang pemberdayaan bagi UMKM lokal. “Kalau memang dapur itu diserahkan ke kantin-kantin sekolah atau diberikan kesempatan kepada pelaku kuliner yang sudah ada di kampung, itu jauh lebih memungkinkan,” tutupnya. (ADV/HR)
