dark
banner 1080x90

Dispusip Kutim Kuatkan Akuntabilitas Birokrasi Lewat Penataan Jabatan Arsiparis

Dispusip Kutim Kuatkan Akuntabilitas Birokrasi Lewat Penataan Jabatan Arsiparis
Dispusip Kutim Kuatkan Akuntabilitas Birokrasi Lewat Penataan Jabatan Arsiparis
Dispusip Kutim Kuatkan Akuntabilitas Birokrasi Lewat Penataan Jabatan Arsiparis
Dispusip Kutim Kuatkan Akuntabilitas Birokrasi Lewat Penataan Jabatan Arsiparis

KILASBORNEO.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) menggelar Forum Group Discussion (FGD) Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) bagi Jabatan Fungsional Arsiparis. Kegiatan dua hari (11-12/11/2025) di Kantor Bupati ini bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Asisten Administrasi Umum Setkab Kutim, Sudirman Latif, yang membuka resmi acara tersebut, menegaskan bahwa pelaksanaan Anjab dan ABK vital untuk membangun sistem birokrasi profesional dan adaptif. Ia menekankan peran strategis arsiparis sebagai penjaga memori kelembagaan daerah.

“Tertib arsip berarti tertib administrasi, dan tertib administrasi merupakan fondasi bagi akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Sudirman, sekaligus menekankan bahwa kegiatan ini sejalan dengan visi pembangunan Kutim yang tangguh.

Kepala Dispusip Kutim, Ayub, melaporkan bahwa FGD ini diikuti sekitar 100 peserta, terdiri dari Kepala Sub Bagian Umum dan arsiparis dari perangkat daerah dan kecamatan. Turut hadir Arsiparis Madya Arsip Nasional RI, Widya Wahyuni Setiyaningrum, sebagai narasumber.

Ayub menjelaskan, tujuan utama forum ini adalah menentukan kebutuhan formasi dan kompetensi arsiparis yang akurat, menyusun rencana pengembangan SDM, serta mewujudkan standar kerja baku. Targetnya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas kelembagaan di lingkungan Pemkab Kutim.

Melalui forum ini, peserta diharapkan dapat menyamakan persepsi. Hasil FGD nantinya akan menjadi rekomendasi strategis dalam merumuskan kebijakan kepegawaian yang tepat sasaran, demi terwujudnya birokrasi yang unggul dan berorientasi pada pelayanan publik. (ADV/HR)

Loading

Total
0
Shares
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous Post
Jejak Lensa Sejarah: Kutim Hidupkan Arsip Visual untuk Edukasi Publik

Jejak Lensa Sejarah: Kutim Hidupkan Arsip Visual untuk Edukasi Publik

Next Post
Pemkab Kutim Siapkan UMKM Berdaya Saing Nasional Melalui Studi Tiru ke Jawa Timur

Pemkab Kutim Siapkan UMKM Berdaya Saing Nasional Melalui Studi Tiru ke Jawa Timur

Related Posts