KILASBORNEO.COM – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Kalimantan – Sulawesi bersama Pertamina EP Sangatta berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Pertemuan audiensi ini berlangsung di Ruang Kerja Bupati Kutim, Rabu (5/11), membahas rencana operasi tahun 2026 serta penyelarasan program pengembangan masyarakat (CSR) di wilayah operasi perusahaan.
Manajer Senior Departemen Kehumasan SKK Migas Perwakilan Kalimantan – Sulawesi, Wisnu Pradana, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemkab Kutim terhadap kelancaran kegiatan hulu migas selama 2025. Pihaknya juga meminta arahan langsung dari Bupati terkait prioritas pembangunan daerah tahun 2026 agar program CSR dapat memberikan manfaat langsung dan maksimal bagi masyarakat.
Pertamina menambahkan, dukungan pengembangan masyarakat akan difokuskan pada pemberdayaan UMKM dan peningkatan nilai tambah produk lokal, seperti perbaikan kemasan, pengurusan izin pemasaran, hingga sertifikasi halal.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menekankan pentingnya sinergi industri dan pemerintah. Mengingat lokasi operasi Pertamina berada di Kecamatan Sangatta Selatan, Bupati secara khusus meminta agar kegiatan pengembangan masyarakat diarahkan pada budidaya madu kelulut, yang merupakan salah satu potensi unggulan daerah.
“Saya masih fokus di kelulut. Mohon semua perusahaan bisa ikut mendukung, terutama di daerah selatan. Program ini kita serahkan pada generasi milenial agar mereka bisa menjadi motor penggerak ekonomi baru di desa,” tegas Bupati.
Lebih lanjut, Bupati Ardiansyah Sulaiman mendorong SKK Migas dan Pertamina untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes), dan menggandeng organisasi kepemudaan seperti KNPI. Keterlibatan milenial dinilai krusial karena memiliki kreativitas, kemampuan adaptasi teknologi, serta semangat inovatif yang dapat mempercepat transformasi ekonomi daerah.
Audiensi ini memperkuat kemitraan strategis antara Pemkab Kutim dan industri migas dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berdaya saing, berkelanjutan, dan inklusif. (ADV/HR)
