KILASBORNEO.COM – Ancaman kejahatan siber yang kian kompleks menuntut kewaspadaan tinggi dari aparatur negara. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) kini gencar mendorong penerapan Cyber Hygiene atau “kebersihan siber” di seluruh lini pemerintahan.
Hal tersebut menjadi fokus utama dalam Sosialisasi Keamanan Informasi yang digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Selasa (4/11). Mewakili Bupati, Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar, menegaskan bahwa keamanan data bukan lagi sekadar tugas teknis Dinas Kominfo, melainkan tanggung jawab kolektif setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Sebagai ASN, kita memiliki tanggung jawab ganda. Pertama, melindungi aset informasi instansi. Kedua, kewajiban moral menjaga data pribadi masyarakat yang dipercayakan kepada kita,” tegas Ronny di hadapan perwakilan seluruh perangkat daerah. Ia berharap Cyber Hygiene menjadi kebiasaan harian ASN demi menutup celah kebocoran data.
Sebelumnya, Kepala Bidang Infrastruktur TIK dan Persandian, Sulisman, melaporkan bahwa sosialisasi ini bertujuan membekali ASN dengan kemampuan deteksi dini. Tujuannya agar aparatur mampu mencegah dan menanggulangi potensi serangan yang mengancam integritas sistem pemerintahan.
Hadir sebagai narasumber, akademisi dan praktisi IT dari Universitas Mulawarman, Dedy Cahyadi, mengingatkan bahwa pertahanan siber terkuat dimulai dari perilaku individu.
“Serangan siber tidak hanya menyasar sistem besar, tetapi sering kali masuk melalui celah perilaku pengguna. Maka, prinsip Cyber Hygiene harus dilakukan berkelanjutan dalam setiap aktivitas digital,” jelas Dedy yang juga Ketua Dewan TIK Kaltim.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Kutim menargetkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang tangguh dan tepercaya di era transformasi digital.(ADV/HR)
