KILASBORNEO.COM – Upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Kutai Timur semakin diperkuat melalui pembangunan enam posko yang tersebar di wilayah rawan. Program ini dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutim dengan memanfaatkan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBHDR) dari Kementerian Kehutanan sejak 2019 hingga 2024.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kutim, Muhammad Naim, mengatakan bahwa pembangunan posko dilakukan bertahap karena keterbatasan anggaran DBHDR yang juga harus dialokasikan untuk instansi lain. Meski begitu, BPBD memastikan posko yang berdiri di tiap zona tetap mampu menjalankan fungsi mitigasi serta respons cepat terhadap potensi Karhutla.
“BPBD dari tahun 2019 sampai 2024 mendapatkan dana DBHDR dari Menteri Kehutanan, dan melalui dana itu kami bangun posko per zona,” ungkap Naim.
Enam posko tersebut ditempatkan di Sangkulirang, Muara Bengkal, Muara Ancalong, Wahau–Kombeng–Telen, Teluk Pandan, serta satu titik lainnya di kawasan yang juga dinilai memiliki risiko tinggi.
Untuk meningkatkan kesiapsiagaan, posko-posko itu dilengkapi peralatan manual pemadam api, termasuk suplai sarana water supply. Selain itu, kendaraan operasional seperti motor patroli dan mobil single cabin juga disiapkan untuk mendukung pemantauan maupun mobilitas petugas.
“Semua peralatan manual berikut water supply sudah kami distribusikan ke posko-posko tersebut,” kata Naim.
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan posko oleh pemerintah kecamatan, termasuk koordinasi dengan unit pemadam kebakaran maupun relawan. Menurutnya, kolaborasi di lapangan akan meningkatkan efektivitas penanganan Karhutla, terutama di musim kemarau.
“Koordinasi dengan PMK maupun relawan harus terus berjalan. Jika kecamatan belum memiliki gedung, posko ini bisa digunakan bersama,” tutupnya. (ADV/HR)
