KILASBORNEO.COM – Upaya pemerataan layanan informasi dan komunikasi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menghadapi tantangan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam menyatukan komitmen. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kutim, Ronny Bonar, menilai bahwa pembangunan sektor digital tidak akan berjalan efektif tanpa harmoni dan kesamaan pandangan antarlembaga.
Ronny menegaskan, percepatan digitalisasi daerah membutuhkan dukungan kolektif dari organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, desa, hingga pihak eksternal. Menurutnya, sinergi menjadi kunci utama sebelum berbicara soal teknologi. “Tantangan terbesar sebenarnya bagaimana kita berkolaborasi dan menyamakan persepsi. Selama bisa bersinergi, setiap persoalan seharusnya bisa diselesaikan bersama,” ujarnya.
Diskominfo Kutim selama ini rutin menggelar sosialisasi bertema digitalisasi dengan menggandeng berbagai unsur pemerintahan. Langkah tersebut menjadi sarana menyamakan pemahaman terkait arah kebijakan, kebutuhan data, hingga penguatan layanan publik berbasis teknologi.
Di sisi lain, tantangan teknis di lapangan tetap menjadi fokus utama Diskominfo. Ronny menyoroti kondisi jaringan internet dan telekomunikasi di sejumlah wilayah pedalaman yang belum memadai. Keterbatasan jaringan membuat layanan digital di tingkat desa belum optimal. “Permasalahan jaringan internet di pedalaman itu yang paling besar. Dan itu menjadi tanggung jawab kami untuk mencari solusinya,” tegasnya.
Untuk itu, Diskominfo Kutim sedang melakukan pemetaan kebutuhan dan rencana jangka panjang guna memastikan pembangunan infrastruktur digital berjalan lebih tepat sasaran.
Ronny berharap, dengan penguatan kolaborasi dan perencanaan yang matang, layanan digital di Kutai Timur dapat meningkat secara merata hingga wilayah terpencil. “Kalau persepsi sudah sama, kita bisa membangun apa yang harus dilakukan bersama-sama,” pungkasnya. (ADV/HR)
