KILASBORNEO.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memastikan kesiapan lahan seluas 81 hektare untuk mempercepat implementasi program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kepastian ini disampaikan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dalam Rapat Evaluasi Percepatan Pembangunan KDKMP bersama Presiden RI Prabowo Subianto melalui Zoom Meeting di Ruang Meeting Diskominfo Staper Kutim, Selasa (25/11). Ardiansyah menegaskan bahwa penyediaan lahan tersebut menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam memastikan pembangunan dapat segera direalisasikan.
Rapat nasional tersebut turut dihadiri Wamendagri Bima Arya, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, serta jajaran kementerian dan lembaga terkait. Dari Kutim, hadir pula Dandim 0909/KTM Letkol Arh Ragil, Kepala Diskominfo Staper Ronny Bonar, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Teguh Budi Santoso, Kepala Disperindag Nora Ramadhani, serta perwakilan DPMDes.
Bupati Ardiansyah menyoroti pentingnya sinergi antara Dinas Koperasi dan DPMDes dalam mempercepat proses penyiapan lahan. Ia menegaskan bahwa kedua instansi tersebut memiliki peran strategis dalam memastikan legalitas, kesiapan tanah, dan pemetaan kebutuhan pembangunan. “Memang saat ini Dinas Koperasi sedang dalam percepatan penyiapan lahan-lahan yang siap kita bangun,” ujarnya.
Dinas Koperasi kini berfokus pada sinkronisasi data, identifikasi lokasi potensial, dan penguatan koordinasi desa. Sementara DPMDes berperan memastikan kebutuhan pembangunan desa terselaraskan dengan rencana program prioritas. Sinergi keduanya diharapkan mampu mempercepat realisasi pembangunan fasilitas koperasi, UMKM, infrastruktur dasar, serta kawasan ekonomi produktif desa.
Penyediaan lahan 81 hektare tersebut dinilai sebagai tonggak penting yang akan mempermudah tahapan pembangunan berikutnya, termasuk membuka peluang investasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Pemkab Kutim menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat verifikasi lapangan, administrasi, dan penyelarasan lintas sektor demi mendorong pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. (ADV/HR)
