KILASBORNEO.COM – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kutai Timur (Kutim) kembali menghadapi sejumlah persoalan krusial dalam percepatan pembangunan infrastruktur dasar tahun ini. Mulai dari tantangan geografis hingga persoalan teknis lapangan, seluruhnya berdampak pada lambatnya realisasi sejumlah kegiatan prioritas.
Kepala Dinas Perkim Kutim, H. Ahmad Iip Makruf menjelaskan bahwa luasnya wilayah Kutai Timur menjadi tantangan utama. Dengan total 19 kecamatan dan permukiman yang tersebar jauh satu sama lain, pengawasan proyek membutuhkan waktu tempuh yang lebih panjang, sementara jumlah kegiatan yang harus diselesaikan cukup banyak. “Wilayah kita sangat luas, itu tantangan pertama. Sementara kegiatan yang harus dikerjakan jumlahnya cukup banyak,” katanya.
Keterlambatan terbitnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) juga memperburuk kondisi. Tahun ini, DPA baru terbit pada akhir Oktober, sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan semakin mepet. “Waktu pengerjaan sangat terbatas, sehingga otomatis progres jadi lambat,” imbuh Iip.
Tidak hanya itu, faktor cuaca yang tidak menentu, persoalan pasokan material, dan minimnya tenaga tukang turut memperlambat pelaksanaan pekerjaan. Banyaknya proyek yang berjalan bersamaan menyebabkan persaingan tenaga kerja dan bahan bangunan di lapangan. “Material dan tukang sering berebut. Saat pekerjaan menumpuk dan waktu tinggal sedikit, semuanya jadi saling bersaing,” ujarnya.
Meski sebagian kegiatan menggunakan skema penunjukan langsung, Perkim menegaskan tidak akan memaksakan pekerjaan bila waktu tidak memungkinkan. Target serapan pun disesuaikan secara realistis, yakni antara 50 hingga 70 persen. “Kalau memang waktu tidak cukup, tidak kita kerjakan,” tegas Iip.
Ia berharap tantangan tahun ini menjadi bahan evaluasi agar perencanaan tahun berikutnya lebih matang, khususnya terkait waktu anggaran dan distribusi program. Perkim Kutim tetap memastikan bahwa kegiatan prioritas seperti pembangunan jalan lingkungan, drainase, perumahan layak huni, dan penataan kawasan kumuh tetap berjalan demi peningkatan kualitas permukiman masyarakat. (ADV/HR)
