Kilasborneo.com – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Dapil Kota Samarinda, Ananda Emira Moeis, mengapresiasi berbagai langkah percepatan pencegahan kasus stunting di Bumi Etam.
Menurut Ananda Emira Moeis, anggaran sebanyak Rp3,7 miliar ini dapat membantu memaksimalkan penurunan angka stunting di Kaltim.
Meski terdapat anggaran miliaran rupiah untuk mengatasi stunting, Ananda Emira Moeis tugas mengatasi stunting perlu partisipasi semua pihak.
“Bukan hanya pemerintah provinsi saja yang konsen terhadap stunting. Namun, semua kabupaten/kota se-Kaltim turut ambil bagian dalam penanganannya,” ujar Ananda Emira Moeis.
Partisipasi para pihak dalam penanganan stunting di Kaltim, menurut Ananda Emira Moeis, sangat diperlukan.
“Kan, pastinya pemerintah provinsi melakukan kerja sama dengan pihak terlihat lainnya. Lalu masing-masing pemerintah kabupaten/kota juga bersama-sama bergotong royong menangani kasus stunting ini,” ujar Ananda Emira Moeis, Minggu 26 Maret 2023.
Ananda Emira Moeis juga mengingatkan kasus stunting ini tidak hanya dapat dituntaskan oleh pemerintah saja. Seluruh elemen masyarakat juga harus terlibat dalam mengatasi stunting.
Ananda Emira Moeis mencontohkan jika ibu ataupun orang tua anak yang terkena stunting, pihak keluarga dan tetangga terdekat perlu turut membantu mengatasinya.
“Ibu, orang tua, keluarga dan tetangga yang ada di sekitar harus ikut terlibat. Intinya, yang paling inti dulu yaitu keluarga. Saling bantu dan peduli memberikan makanan bergizi bagi anak,” ujar Ananda Emira Moeis.
Konsen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terhadap stunting ini harus menjadi perhatian semua pihak. Pasalnya, stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Bumi Etam.
“Stunting ini menyangkut kualitas anak-anak generasi penerus bangsa, masa depan Kaltim dan Indonesia ada di tangan mereka. Tentu, ini juga menyangkut Indonesia Emas yang harus mempunyai SDM berkualitas bagus, harus dimulai dan ditata dari sekarang,” paparnya.
Angka prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini masih lebih baik daripada empat provinsi lainnya di Pulau Kalimantan.
Hasil survei status gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan RI mencatat, prevalensi stunting di Kaltim naik 1,1 persen dari 2021 sekitar 22,8 persen menjadi 23,9 persen di tahun 2022.
Meski begitu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tetap berkomitmen mengatasi persoalan stunting dengan pelbagai upaya. Satu di antaranya dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,7 miliar untuk mengatasi kasus stunting di Kaltim. (Adv/dprdprovkaltim)
