Kilasborneo.com – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Yusuf T. Silambi soroti beberapa proyek di tahun 2023 tidak terselesaikan dengan baik.
Menurutnya pembangunan yang disusun oleh pemerintah masih bermasalah, namun bermasalahnya bukan dari keputusan program atau keputusan manajemen eksekutif. Tetapi yang selalu dialami adalah fisik di lapangan.
Hal ini disampaikan Yusuf T. Silambi saat ditemui awak media di Gedung DPRD Kutim, Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi, Kutim, Selasa (21/05/2024).
“Bagaimana pembangunan bisa berjalan kalau dalam perjalanannya sendiri terjadi keributan-keributan kecil dari tokoh-tokoh kita,” ucap Yusuf T. Silambi.
Sekretaris Komisi C itu mengungkapkan bahwa hal tersebut belum sesuai dengan harapan karena dari sisi anggaran sangat memadai. Persoalannya sekarang aktual realisasi untuk infrastruktur tidak bisa terlaksana karena keamanan pelaksanaan infrastruktur tidak sesuai dengan harapan pemerintah.
“Kami sebagai pengawas sudah memanggil Dinas terkait untuk dikomunikasikan dan dari pandangan mereka sudah siap akan tetapi setelah turun kelapangan tetap saja terkendala,” ungkapnya.
“Saya sebagai anggota DPRD melihat dimana letak lemahnya, ternyata titik benang merahnya kembali ke masyarakat. Artinya ada masyarakat yang suka dibangun, ada juga masyarakat yang seakan-akan membatasi pemerintah untuk membangun,” sambungnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengaku bukan memperbaharui strategi tetapi sistem yang harus dipakai, bagaimana mengakomodir masyarakat karena kendalanya hanya pelaksanaan Infrastruktur di lapangan.
“Kutim punya anggaran yang begitu besar, apalagi tahun ini anggaran APBD Rp 9 triliun lebih. Jadi saya minta kita manfaatkan dengan baik dan konsisten untuk pembangunan kedepannya,” tutupnya.(ADV)
