Kilasborneo.com- Terkait Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Arfan, menekankan pentingnya untuk bagi suatu perusahaan menaati aturan yang berlaku.
Salah satunya yakni pemberdayaan warga lokal sebagai karyawan hingga 80 persen. Sebab, hal tersebut sebelumnya tentu telah disepakati bersama. Antara pemerintah daerah dan pihak perusahan-perusahan yang beroprasi di wilayah Kutim.
“Perusahaan harus patuh terhadap peraturan yang berlaku. Kami akan terus mengawasi perusahaan yang bandel dan tidak taat dengan aturan,” tegas Politikus dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu belum lama ini kepada awak media.
Lebih lanjut, pemberdayaan warga lokal tersebut guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kutim dan menekan angka pengangguran anak-anak asli daerah.
“Dari DPRD Kutim kami siap melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap perusahaan yang dianggap melanggar aturan ketenagakerjaan. Selain itu, pemberdayaan warga lokal juga untuk menekan angka pengangguran. Jangan sampai di wilayah kita sendiri lebih banyak mempekerjakan orang dari luar daerah,” ujarnya.
Untuk itu, DPRD Kutim meminta Dinas Ketenagakerjaan Kutim untuk terus melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan yang ada Kutim.
“Perusahaan harus memberikan dampak positif bagi warga lokal, salah satunya dengan memberdayakan mereka sebagai pekerja atau karyawan. Mari bersama-sama taati aturan yang telah ditetapkan. Guna keberlangsungan pembangunan Kutim yang lebih baik,” tandasnya. (ADV)
