KILASBORNEO.COM — Ketegangan di UPT Puskesmas Gunung Baringin kembali memuncak setelah sejumlah pegawai mengungkapkan dugaan praktik kongkalikong yang melibatkan Kepala Puskesmas dan bendahara dalam pengelolaan dana BPJS. Isu ini mencuat setelah adanya laporan dari sumber internal yang menyebutkan bahwa distribusi dana BPJS tidak lagi berdasarkan aturan resmi, melainkan dipengaruhi oleh kedekatan personal dan hubungan emosional, (01/12).
Keluhan ini bermula dari ketidaktransparanan dalam pembagian dana BPJS. Pegawai mempertanyakan dasar dan mekanisme distribusi yang selama ini dilakukan. Menurut sumber, Kapus pernah menyampaikan bahwa kehadiran menjadi acuan utama, namun kenyataannya, praktik di lapangan menunjukkan sebaliknya. Hal ini menimbulkan kecurigaan kuat adanya praktik tebang pilih yang merugikan pegawai dan merusak kepercayaan terhadap manajemen puskesmas.
Dalam bahasa Mandailing, muncul ungkapan pedas, “Nangkon pe masuk godangan do BPJS na asal mabiar Kapus i tu pegawai nai,” yang berarti, “Tak masuk pun, bisa besar BPJS-nya asalkan Kapus takut pada pegawai itu.” Ungkapan ini mencerminkan adanya praktik tidak adil yang didasari kedekatan personal, bukan aturan resmi yang berlaku.
Selain itu, pegawai juga mengeluhkan lambatnya pencairan dana BPJS setiap bulan. Proses pencairan yang sering kali dilakukan di akhir bulan bahkan melewati awal bulan berikutnya dinilai sangat tidak profesional dan merugikan pegawai yang bergantung pada dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Menanggapi situasi ini, para pegawai mendesak Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan di Puskesmas Gunung Baringin. Mereka berharap, pemeriksaan ini dapat mengungkap fakta sebenarnya dan memastikan tidak ada penyimpangan yang merugikan negara maupun pegawai.
Hingga berita ini diturunkan, pihak UPT Puskesmas Gunung Baringin belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan kongkalikong tersebut. Masyarakat dan pegawai menantikan langkah tegas dari pihak berwenang agar persoalan ini dapat segera diungkap dan diselesaikan secara adil dan transparan.
(Magrifatulloh)
