KILASBORNEO.COM – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mengambil langkah proaktif dengan mengonsolidasikan seluruh Kementerian dan Lembaga terkait untuk memastikan operasionalisasi empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua berjalan efektif dan optimal (02/12). Kebijakan pemekaran wilayah ini merupakan strategi desentralisasi asimetris yang krusial untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendekatkan pelayanan publik, sejalan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP).
“Pemerintah berkomitmen penuh memperkuat kesiapan penyelenggaraan pemerintahan DOB melalui pendampingan operasional yang intensif, penyusunan regulasi dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) lintas sektor, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan dan pendanaan,” tegas Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus Kemenko Polhukam, Ruly Chandrayadi.
Sejalan dengan komitmen tersebut, percepatan pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) di setiap DOB menjadi prioritas utama sebagai wujud nyata kehadiran negara, dengan target penyelesaian bertahap hingga tahun 2027. Kemenko Polhukam juga fokus pada optimalisasi dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur, didukung pembaruan data Orang Asli Papua (OAP) yang akurat, guna memastikan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Papua.
Penguatan layanan dasar menjadi pilar utama pembangunan. Sektor pendidikan dibenahi melalui penyusunan kurikulum kontekstual Papua, digitalisasi pembelajaran, serta pemenuhan tenaga pendidik yang berkualitas. Di sektor kesehatan, peningkatan layanan dilakukan melalui penyediaan tenaga medis profesional, akreditasi fasilitas kesehatan, serta dukungan insentif bagi dokter yang bertugas di wilayah tertinggal dan perbatasan. Langkah-langkah ini diperkuat dengan penataan distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar pelayanan publik di DOB dapat berjalan optimal dan merata
Kemenko Polhukam menekankan bahwa stabilitas keamanan, penyelesaian persoalan lahan, dan penguatan kapasitas pemerintah daerah adalah prasyarat mutlak bagi percepatan pembangunan yang berkelanjutan. “Pembangunan DOB adalah mandat strategis negara untuk memastikan masyarakat Papua memperoleh layanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. Dengan sinergi kuat seluruh pemangku kepentingan, kita bertekad mewujudkan Papua yang Sehat, Cerdas, dan Produktif,” pungkas Ruly Chandrayadi, menegaskan optimisme pemerintah dalam membangun masa depan Papua yang lebih cerah.
#KemenkoPolhukam #DOBPapua #PemekaranWilayah #PapuaMaju #SinergiPembangunan #KesejahteraanPapua
Rdf
