Kilasborneo.com – Perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak menjadi tanggung jawab semua pihak. Namun pada prakteknya, tupoksi mengenai persolan itu kadang kalah “dipukulkan” ke pihak tertentu. Saling lempar tanggung jawab masing-masing pihak terkait mana kalah muncul persolan menegai anak. Untuk itu, Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur (Kutim) sekaligus Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)...
FlashNews:
Melayat di Kecamatan Marioriwawo, Andi Paremma Dapat Dukungan Jadi Bupati Soppeng
Rapat Paripurna DPRD Kutim: Pembahasan Rancangan Perubahan APBD dan PPAS 2024
Deklarasi Dukungan Partai Non-Parlemen: ARMY Siap Maju di Pilkada Kutai Timur
Gelar Paripurna Malam Hari, DPRD-Pemkab Kutim Bahas KUA PPAS 2025
Nuansa Berbeda : DPRD Kutim Gelar Rapat Paripurna Ke-31 di Malam Hari
DPRD Kutim Menggelar Rapat Paripurna ke-30 Membahas Raperda APBD TA 2023
Transparansi Anggaran: Anggota DPRD Kutim David Rante Bahas Sisa Lebih APBD 2023
Syaid Anjas : Rompong Adalah Solusi Meningkatkan Hasil Perikanan di Kutim
DPRD Kutim Desak PT Indominco Segera Lunasi Ganti Rugi untuk 254 Petani
Merespon undangan LPRI : DPRD Kutim Gelar Rapat di Ruang Hearing
DPRD Kutim menggelar Rapat Paripurna ke-29 Masa persidangan III tahun sidang 2023/2024
DPRD Kutim Usulkan 5 Rekomendasi Tangani Konflik Lahan Poktan Karya Bersama dan PT Indominco
Yan Ipui Pimpin Rapat Dengar Pendapat tentang Beasiswa dan Fasilitas Mahasiswa Kutim
DPRD Kutim menggelar Rapat Paripurna ke-29 Masa persidangan III tahun sidang 2023/2024
Pansus DPRD Kutim Paparkan Hasil Kerja Sengketa Kelompok Tani dan PT Indominco Mandiri
Agusriansyah Soroti Terbatasnya Lapangan Pekerjaan, Dorong Entrepreneurship sebagai Solusi
Workshop Pipe Cleaner, Agusriansyah: Solusi Inovatif untuk Anak Muda Menghadapi Tantangan Teknologi
Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa di Kutim Diresmikan, Arfan Angkat Bicara
Legislator Kutai Timur, Jimmi: Mengolah Batu Bara untuk Masa Depan Energi Bersih
Kategori: DPRD Kutai Timur
Proyek Multiyears Pelabuhan Kenyamukan Diprediksi Tak Tuntas 100% Akhir Tahun ini
Kilasborneo.com – Pekerjaan proyek multiyears contract (MYC) Pelabuhan Kenyamukan yang dimotori Dinas Perhubungan (Dishub) Kutai Timur (Kutim), diprediksi tidak tuntas 100 persen di akhir tahun. Diketahui proyek dengan nilai anggaran sebesar Rp 120 miliar dengan skema MYC, diproyeksi melalui APBD Kutim 2023-2024. Rinciannya, 115 miliar pembangunan fisik, 3,5 miliar untuk perencanaan, dan BOP (Biaya overhead...
Fraksi Golkar DPRD Kutim Sampaikan Pandum Raperda Penanggulangan Kebakaran
Kilasborneo.com – Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Kutai Timur (Kutim) menyampaikan pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Selasa (09/05/2024). Anggota DPRD Kutim, Arang Jau perwakilan dari Fraksi Golkar membacakan Pandangan Umum pihaknya didepan Ketua DPRD Kutim Joni, didampingi oleh Wakil Ketua I Asti...
Intip Bagan Struktur Organisasi DPRD Kutim Perubahan Februari 2024
Kilasborneo.com – Sekretariat DPRD Kutai Timur (Kutim) membeberkan hasil perubahan bagan struktur dewan periode Februari 2024 Bagan struktur tersebut diterima redaksi media ini pada, Rabu (08/05/2024). Berikut Bagan Struktur Organisasi DPRD Kutim Sisa Masa Jabatan 2019 – 2024, perubahan Februari 2024. Ketua DPRD : Joni, S.Sos Wakil Ketua I : Asti Mazar, SE., M.Si Wakil...
DPRD Kutim Ingatkan Jangan Buang Sampah Sembarangan di Kawasan Wisata
Kilasborneo.com – Kutai Timur (Kutim) memiliki banyak destinasi wisata yang biasa dimanfaatkan masyarakat atau wisatawan sebagai tempat untuk menghabiskan akhir pekannya. Namun, kunjungan masyarakat ke ketempat wisata di daerah ini diharap tidak menimbulkan tumpukan sampah di sembarang tempat. “Kita mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan di lokasi objek wisata, seperti tidak membuang sampah sembarangan tempat, agar...
Arfan Soroti Pelayanan Kesehatan di Kutim, Singgung Masalah BPJS hingga Stunting
Kilasborneo.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Arfan menyoroti pelayanan kesehatan di Kutai Timur. Politisi Nasdem itu mengungkapkan pelayanan Kesehatan di Kutim harus lebih ditingkatkan lagi. Apalagi mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dirinya bahkan sudah mengkomunikasikan hal tersebut kepada Direktur RSUD Kudungga Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Dia menyarankan kepada...
Leni Bangga Pemkab Kutim Raih Opini WTP
Kilasborneo.com – Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim),Leni Angriani mengaku bangga atas prestasi Kutim meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) wilayah Kalimantan Timur (Kaltim). Hal itu ia sampaikan Leni Angriani, usai menghadiri acara Ceremony SDN 001 Sangatta Utara di Gedung...
Ketua DPRD Joni Beri Apresiasi Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi PPPK
Kilasborneo.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Joni mengapresiasi Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutim. Diketahui, Pemerintah Kutim mengangkat sebanyak 1.017 tenaga honorer menjadi PPPK setelah mengikuti seleksi tahun 2023. Dari jumlah tersebut, 476 orang adalah guru, 229 orang dari bagian kesehatan, dan 312...
Kutim Raih Penghargaan Opini WTP Dari BPK Kaltim Ketua DPRD Joni Tekankan Peningkatan Pengawasan Anggaran
Kilasborneo.com – Diketahui Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim). Prestasi membanggakan tersebut merujuk dari hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023 yang menjadi dasar dalam Laporan Hasil Pemerikasaan oleh BPK Kaltim. Turut hadir pada penerimaan penghargaan tersebut, Ketua Dewan...
Ketua DPRD Joni Minta Pemerintah Beri Tindakan Aktivitas Pengerukan Galian C di Kutim
Kilasborneo.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Joni, menyoroti aktivitas pengerukan galian C yang terjadi di Kutim. Dengan tegas, ia mengatakan aktivitas tersebut tidak memiliki izin alias ilegal. Senin, (05/05/2024). Joni meminta Pemerintah Kutim untuk menindaklanjuti hal tersebut. Sebab, aktivitas galian C ini dapat mengakibatkan kerugian. “Aktivitas itu perlu pengurusan...