Kilasborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Dengar Pendapat membahas progres penyerapan anggaran tahun 2024, di Ruang Hearing DPRD Kutim, Senin (10/06/2024). Dalam RDP yang diagendakan itu, seharusnya tiga pimpinan perangkat daerah (PD) yang dipanggil yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan...
FlashNews:
Melayat di Kecamatan Marioriwawo, Andi Paremma Dapat Dukungan Jadi Bupati Soppeng
Rapat Paripurna DPRD Kutim: Pembahasan Rancangan Perubahan APBD dan PPAS 2024
Deklarasi Dukungan Partai Non-Parlemen: ARMY Siap Maju di Pilkada Kutai Timur
Gelar Paripurna Malam Hari, DPRD-Pemkab Kutim Bahas KUA PPAS 2025
Nuansa Berbeda : DPRD Kutim Gelar Rapat Paripurna Ke-31 di Malam Hari
DPRD Kutim Menggelar Rapat Paripurna ke-30 Membahas Raperda APBD TA 2023
Transparansi Anggaran: Anggota DPRD Kutim David Rante Bahas Sisa Lebih APBD 2023
Syaid Anjas : Rompong Adalah Solusi Meningkatkan Hasil Perikanan di Kutim
DPRD Kutim Desak PT Indominco Segera Lunasi Ganti Rugi untuk 254 Petani
Merespon undangan LPRI : DPRD Kutim Gelar Rapat di Ruang Hearing
DPRD Kutim menggelar Rapat Paripurna ke-29 Masa persidangan III tahun sidang 2023/2024
DPRD Kutim Usulkan 5 Rekomendasi Tangani Konflik Lahan Poktan Karya Bersama dan PT Indominco
Yan Ipui Pimpin Rapat Dengar Pendapat tentang Beasiswa dan Fasilitas Mahasiswa Kutim
DPRD Kutim menggelar Rapat Paripurna ke-29 Masa persidangan III tahun sidang 2023/2024
Pansus DPRD Kutim Paparkan Hasil Kerja Sengketa Kelompok Tani dan PT Indominco Mandiri
Agusriansyah Soroti Terbatasnya Lapangan Pekerjaan, Dorong Entrepreneurship sebagai Solusi
Workshop Pipe Cleaner, Agusriansyah: Solusi Inovatif untuk Anak Muda Menghadapi Tantangan Teknologi
Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa di Kutim Diresmikan, Arfan Angkat Bicara
Legislator Kutai Timur, Jimmi: Mengolah Batu Bara untuk Masa Depan Energi Bersih
Kategori: Advertorial
DPRD Kutim Persoalkan Tidak Adanya Deadline Pembanguan 2 Proyek Infrastruktur KPC
Kilasborneo.com – Wakil Ketua Komisi C DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi menyoal komitmen PT Kaltim Prima Coal (KPC) terkait tak adanya deadline dalam perbaikan dan penyelesaian 2 proyek infrastruktur. Proyek dimaksud, yaitu Jalan poros Sangatta-Rantau Pulung dan Jalan Pendekat Pelabuhan Kenyamukan. Pembangunan kedua jalan tersebut sejatinya tertuang dalam dokumen kesepakatan bersama antara KPC dan Pemkab...
Dorong Kenaikan Dana CSR KPC, Komisi C DPRD Kutim Ancang-ancang ke Kementrian ESDM
Kilasborneo.com – Alokasi dana tanggung jawab sosial atau Corporate Sosial Responsibility (CSR) melalui program community development (CD) dari PT Kaltim Prima Coal (KPC) ke Kutai Timur (Kutim) sebesar 5 Juta USD. Besaran dana itu disoal DPRD Kutim karena dianggap sudah tak lagi relevan. Anggota DPRD Kutim, Jimmi menyatakan, dana tanggung jawab sosial perusahaan tambang bara...
Jimmi Soal Proyek MYC Pemkab Kutim: Sejak Awal DPRD Selalu Optimis
Kilasborneo.com – Pemkab Kutai Timur (Kutim) terus gencar menjalankan pembangunan infrastruktur termasuk yang masuk dalam skema Multiyears Contract (MYC) Tahun 2023/2024. Pembangunan infrastruktur secara masif dan merata menyebar hampir di seluruh pelosok Kutim selama 1 tahun terakhir semata-mata dilakukan sebagai pondasi untuk kemajuan daerah. Namun, sejumlah proyek MYC Pemkab Kutim tengah menjadi sorotan lantaran dinilai...
Faizal Rachman Ingin 11 Opjek Pajak Dimaksimalkan, Singgung soal Indekos dan Sarang Walet
Kilasborneo.com – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman mendorong optimalisasi pemungutan 11 objek pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namun, ia tak ingin berspekulasi jika pajak rumah kos (indekos) juga termasuk pendapatan yang melekat di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). “Jika rumah kos dan penginapan itu termasuk dalam 11 objek pajak yang kewenangannya di pemerintah...
Reses Ubaldus Badu di Kaubun, Petani Curhat Masalah Bibit Padi hingga Gagal Panen
Kilasborneo.com – Belum lama ini, anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) Ubaldus Badu mengadakan reses dalam rangka menjaring dan mendengarkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Di Kecamatan Kaubun, Ubaldus Badu mendengarkan dengan cermat curhat masyarakat. Banyak aspirasi disampaikan, salah satunya masalah pertanian. Mulai Bibit Padi hingga masalah gagal panen. “Di pertanian khususnya, sangat kekurangan bibit padi...
Pertalite Sulit di Tiga Kecamatan, Ubaldus Badu Singgung Pembelian BBM Menggunakan Jerigen
Kilasborneo.com – Carut marut distribusi bahan bakar minyak (BBM) Pertalite masih menjadi momok masalah di berbagai daerah, termasuk di Kutai Timur (Kutim). Wilayah Kecamatan Bengalon, Kecamatan Kaubun serta Kecamatan Karangan yang dinilai mengalami hal serupa pun disoroti Anggota DPRD Kutim Ubaldus Badu. Kader dari Partai Nasdem itu mengaku dapat laporan dari masyarakat setempat, bahwa untuk...
DPRD Kutim Jadwalkan Rapur Penyampaian Nota Pengantar Pertanggungjawaban APBD 2023
Kilasborneo.com – Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kutai Timur (Kutim) telah menetapkan sejumlah agenda penting terkait jadwal program kerja Juni 2024. Salah satunya, jadwal rapat paripurna (Rapur) penyampaian nota pengantar pertanggungjawaban APBD 2023. Rapat Banmus digelar Senin (03/06/2024), Rapat ini membahas agenda untuk dilaksanakan selama sebulan ke depan. Juga melibatkan semua anggota, hal itu dijelaskan saat...
Soroti 3 Dinas Lambat Serap Anggaran, Joni: Kita akan Panggil dan Minta Konfirmasi
Kilasborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai lesu dalam penyerapan anggaran tahun 2024. Adapun dinas yang akan dipanggil yakni, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) dan Dinas Pemuda dan...
Asti Mazar Soroti Pekerjaan Dinas yang Sering Molor
Kilasborneo.com – Kutim – Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur (Kutim), Asti Mazar, soroti lambatnya progres pekerjaan proyek di tahun 2024 oleh beberapa dinas di Kabupaten Kutim, utamanya proyek Multiyears Contrac (MYC). Menurutnya, keterlambatan ini telah berlangsung dari tahun-tahun sebelumnya dan perlu mendapat perhatian serius oleh pemerintah daerah. Hal ini dikhawatirkan akan mengulangi masalah tahun...