Kilasborneo.com – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran diusulkan Pemkab Kutai Timur (Kutim) dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim pada Senin siang, (13/05/2024). Jimmi ST selaku wakil ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur yang juga hadir dalam sidang tersebut mengatakan bahwa...
FlashNews:
Melayat di Kecamatan Marioriwawo, Andi Paremma Dapat Dukungan Jadi Bupati Soppeng
Rapat Paripurna DPRD Kutim: Pembahasan Rancangan Perubahan APBD dan PPAS 2024
Deklarasi Dukungan Partai Non-Parlemen: ARMY Siap Maju di Pilkada Kutai Timur
Gelar Paripurna Malam Hari, DPRD-Pemkab Kutim Bahas KUA PPAS 2025
Nuansa Berbeda : DPRD Kutim Gelar Rapat Paripurna Ke-31 di Malam Hari
DPRD Kutim Menggelar Rapat Paripurna ke-30 Membahas Raperda APBD TA 2023
Transparansi Anggaran: Anggota DPRD Kutim David Rante Bahas Sisa Lebih APBD 2023
Syaid Anjas : Rompong Adalah Solusi Meningkatkan Hasil Perikanan di Kutim
DPRD Kutim Desak PT Indominco Segera Lunasi Ganti Rugi untuk 254 Petani
Merespon undangan LPRI : DPRD Kutim Gelar Rapat di Ruang Hearing
DPRD Kutim menggelar Rapat Paripurna ke-29 Masa persidangan III tahun sidang 2023/2024
DPRD Kutim Usulkan 5 Rekomendasi Tangani Konflik Lahan Poktan Karya Bersama dan PT Indominco
Yan Ipui Pimpin Rapat Dengar Pendapat tentang Beasiswa dan Fasilitas Mahasiswa Kutim
DPRD Kutim menggelar Rapat Paripurna ke-29 Masa persidangan III tahun sidang 2023/2024
Pansus DPRD Kutim Paparkan Hasil Kerja Sengketa Kelompok Tani dan PT Indominco Mandiri
Agusriansyah Soroti Terbatasnya Lapangan Pekerjaan, Dorong Entrepreneurship sebagai Solusi
Workshop Pipe Cleaner, Agusriansyah: Solusi Inovatif untuk Anak Muda Menghadapi Tantangan Teknologi
Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa di Kutim Diresmikan, Arfan Angkat Bicara
Legislator Kutai Timur, Jimmi: Mengolah Batu Bara untuk Masa Depan Energi Bersih
Kategori: DPRD Kutai Timur
2 Raperda Disampaikan Pemkab Kutim dalam Rapat Paripurna DPRD
Kilasborneo.com – Pemkab Kutai Timur (Kutim) menyampaikan nota penjelasan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), melalui Rapat Paripurna Masa Sidang III DPRD Kutim, Senin (13/05/2024). Dua Raperda yang menjadi pembahasan di antaranya, Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, serta Raperda Ketertiban Umum. Mewakili Pemkab Kutim, Asisten I Poniso Suryo Renggong memberi penjelasan terhadap dua raperda. Pertama...
Perusahaan di Kutim Wajib Berdayakan 80 Persen Tenaga Kerja Lokal
Kilasborneo.com – Wakil Ketua II DPRD Kutai Timur (Kutim), Arfan meminta perusahaan yang beroperasi di wilayah ini melaksanakan rekrutmen karyawan dengan ketentuan 80 persen tenaga kerja lokal dan 20 persen non lokal. Ketentuan itu diutarakan Arfan, berdasarkan Perda Kutim Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelanggara Ketenagakerjaan. “Harus patuh terhadap peraturan yang berlaku. Kami akan terus...
Faizal Soroti Munculnya Silpa Dari Proyek MYC Pelabuhan Kenyamukan
Kilasborneo.com – Akibat progress tender yang lamban dan proyek Multi Years Contract (MYC), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Faizal Rahman, yang sekaligus Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), menyoroti temuan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 43 miliar dari total alokasi anggaran senilai Rp 115 miliar. Lamban...
Joni Serap Aspirasi di Desa Sepaso, Warga Usulkan Pengadaan Kursi dan Tenda
Kilasborneo.com – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Joni mengungkapkan sejumlah aspirasi masyarakat yang ditampung saat melakukan kegiatan reses di Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon. Dari sejumlah aspirasi yang dihimpun, Joni menggarisbawahi permintaan warga. Dua di antaranya adalah persoalan infrastruktur jalan serta sarana dan prasarana (Sapras) hajatan seperti kursi dan tenda. “Selain infrastruktur jalan, warga Sepaso juga...
Ketua DPRD Kutim Apresiasi Pemkab atas Raihan Opini WTP
Kilasborneo.com – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Joni mengapresiasi Pemkab Kutim yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kutim Tahun Anggaran 2023. Opini WTP tersebut merupakan yang kesekian kalinya diraih Pemkab Kutim, setelah di tahun 2021 yang...
Ketua DPRD Joni Harap Kontribusi Pelayanan Masyarakat Lebih Maksimal Selang Pelantikan 8 Pejabat Tinggi Pratama Pemkab Kutim
Kilasborneo.com – Berdasarkan keputusan surat resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diterima pada tanggal 24 April 2024, memberikan persetujuan atas pengangkatan dan pelantikan para pejabat pimpinan tinggi pratama, yang juga telah direkomendasikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemilihan para pejabat ini berdasarkan pada Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Nomor: 800.1.3.3/157/BKPSDM-MUT tentang Pemberhentian dan...
Warga Pedalaman Kutim Sulit Akses Program Beasiswa, Terkendala Jaringan Internet
Kilasborneo.com – Pemkab Kutai Timur (Kutim) telah meluncurkan program beasiswa melalui APBD 2024 sebesar Rp 21,75 miliar. Jumlah tersebut dialokasikan untuk pelajar jenjang SD-SMP. Namun demikian, belum semua warga usia sekolah masuk ke dalam data penerima beasiswa Kutim. Mayoritas di antara mereka yang bertempat tinggal di pedalaman terkendala jaringan internet. Anggota DPRD Kutim, Agusriansyah Ridwan...
Awal Pekan Depan Masa Persidangan II dan III DPRD Kutim Tutup Buka
Kilasborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) menjadwalkan Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan ke-II Tahun Sidang 2023/2024. Berdasarkan undangan kegiatan, rapat paripurna ini akan membahas tentang penutupan masa Persidangan ke-II dan Pembukaan Masa Persidangan ke III. Agenda tersebut rencananya digelar di dalam ruang Utama Sekretariat DPRD Kutim, Bukit Pelangi pada awal pekan...
Waka II DPRD Kutim Harap Pejabat Baru Mampu Optimalkan Pelayanan Masyarakat
Kilasborneo.com – Wakil Ketua II DPRD Kutai Timur (Kutim), Arfan berharap jajaran pejabat yang baru dilantik Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mampu mengotimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat. “Kinerja harus lebih baik, karena pejabat ini sebagai pelayan masyarakat, jadi mereka harus melayani dengan baik, tugas dan bertanggung jawab,” ujar Arfan, Jumat (10/05/2024). Meski begitu, Arfan meyakini para...